Perhitungan Tax Amnesty untuk UMKM

posted in: Tax Amnesty | 2

Perhitungan Tax Amnesty untuk UMKM

 

Pengertian UMKM Yang Dimaksud dalam Undang-Undang

 

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah.

 

  1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Bagaimana Perlakuan Tax Amnesty terhadap UMKM ?

 

Khusus untuk pelaku UMKM, Pemerintah memberikan kebijakan khusus yaitu tariff 0.5% untuk asset dibawah 10M dan 2% untuk Asset diatas 10M. Tarirf berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

 

 

Syarat Apakah jika ingin mengikuti tariff khusus untuk UMKM ini?

 

  1. Telah Menyerahkan SPT tahun 2015
  2. Telah terdaftar sebagai UMKM dengan omzet dibawah 4.8M dan telah membayar Pajak dengan tariff 1% dari omzet PP 46

 

Simulasi Perhitungan Tax Amnesty

 

Tebusan x (harta bersih – utang bersih)

 

Harta bersih = harta per 31 Desember 2015 – harta di SPT 2014

Contoh:

 

Pengusaha A memiliki utang kepada pihak lain Rp. 100 M Harta pengusaha A per 31 Desember 2015 Rp. 2 T dan Harta yang dilaporkan sesuai SPT 2014 Rp. 1,5 T,  dengan uang tebusan 3% maka: Tebusan yang harus dibayar 3% x ( Rp. 500 M – Rp. 100 M) = Rp. 12 M.

 

Pertanyaan Pertanyaan Lainnya:

 

Apakah Karyawan atau dokter apakah bisa menggunakan tarif umkm?

Jawaban:

Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas.

Dengan demikian karyawan, dokter harus menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) UU amnesti pajak yaitu 2%, 3%, atau 5% tergantung masa penyampaian Surat Pernyataan.

 

2 Responses

  1. Jika harta 12M, apa 12M langsung kena 2% atau 10M 0.5%, kemudian 2M kena 2%? Thx

    • Jika total Harta yang diikutkan ke Tax Amnesty adalah 12M maka keseluruhannya dikalikan tarif 2% 🙂 semoga membantu

Leave a Reply